UN? Makhluk apa itu?
Ujian Nasional (UN) seakan-akan menjadi monster mengerikan. Berbagai cara dilakukan pelajar, sekolah, bahkan instansi yang lebih tinggi untuk menghadapinya. Mestinya UN hanya merupakan kewajiban biasa bagi pelajar yang akan menyelesaikan studinya pada satu satuan pendidikan yang harus diikuti. Tapi kenapa kenyataannya UN menjadi begitu 'menakutkan'?
Salah satu alasan yang paling kuat adalah karena UN menentukan kelulusan!. Betapa tidak bijaksananya pemerintah membuat aturan ini. Ada hal yang sangat ironis dari pelaksanaan Ujian Nasional di negeri ini. Pemerintah memberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang menyatakan dan mengakui bahwa setiap anak memiliki kompetensi berbeda. Tapi mengapa yang diukur hanya bidang studi tertentu saja? Itu artinya anak yang memiliki kompetensi di luar bidang studi yang di UN-kan tidak dihargai. Lantas kalau mereka mendapatkan nilai kurang dari ketentuan pada bidang studi yang di-UN-kan mereka dinyatakan tidak lulus meskipun nilai-nilai pelajaran yang lain sangat bagus. Adilkah?
Banyak kalangan telah mengkritisi pelaksanaan Ujian Nasional, tetapi pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakannya. Berbagai cara dilakukan dengan dalih memperbaiki kekurangan dari pelaksanaan sebelumnya. Lucunya, instansi terkait bahkan memberikan kisi-kisi soal ujian nasional untuk dipelajari. Di sini nampak sekali bahwa pemerintah tidak mau mundur untuk mempertahankan 'gengsi' tetapi tidak mau melihat kenyataan jika hasil UN tidak sesuai dengan keinginan (hasilnya buruk). Alhasil, Ujian Nasional tetap saja penuh intrik dan kecurangan.
Jika Ujian Nasional dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan di negeri ini, mestinya dilakukan secara jujur. Nilai-nilai UN hanya salah satu nilai yang ikut diperhitungkan dalam penilaian seorang peserta didik yang akan mengakhiri masa pendidikannya pada satu satuan pendidikan, bukan menjadi penentu kelulusan. Artinya bobotnya tidak lebih tinggi dari nilai-nilai di luar nilai UN. Kelulusan ditentukan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Bidang studi yang di-UN-kan pun tidak hanya pelajaran bahasa, Matematika dan IPA.
Kenyataannya sekarang adalah UN telah menjadi hal yang menakutkan sehingga untuk menghadapinya harus dilakukan berbagai upaya selain belajar! UN menjadi makhluk menakutkan, mengerikan, menyeramkan, sehingga harus dihadapi dengan 'ritual-ritual' tertentu. Ada yang melakukan istighosah, mendatangi paranormal, atau perilaku lain yang "berlebihan", seakan-akan UN adalah wabah berbahaya yang harus ditangkal dengan berbagai macam cara.
Lazimnya, Ujian Nasional ya dihadapi oleh para peserta didik dengan belajar giat. Jika benar UN untuk mengukur kemampuan peserta didik, dan itupun dengan ukuran minimum, mestinya juga tidak perlu ada peserta didik yang tidak lulus. Mestinya tidak ada kekhawatiran berlebihan untuk menghadapi Ujian Nasional!
Barangkali ini merupakan cerminan bahwa pengelolaan pendidikan di negeri ini memang tidak semestinya. Pendidikan terlalu mengagungkan nilai-nilai secara formal dan mengesampingkan hasil berupa perubahan perilaku peserta didik menjadi lebih baik, berakhlak, mandiri, dan kreatif. Pendidikan mestinya berimbas pada perubahan sikap dan perilaku bukan sekedar menghasilkan angka-angka yang berarti formalitas belaka. Sikap dan perilaku seakan tidak bernilai dan tidak dihargai. Guru-guru dan sekolahlah yang lebih tahun sikap dan perilaku peserta didik. Guru-guru dan sekolah pula yang lebih tahu kemampuan akademik peserta didik secara nyata, bukan dalam ukuran tes/ujian yang dilakukan hanya dalam waktu 2 jam!
Carut marut pelaksanaan Ujian Nasional menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak serius mendidik generasi bangsa. Gonta-ganti kurikulum pun menunjukkan bahwa pendidikan hanya sebuah proyek pejabat yang tidak berfikir jauh ke depan (visioner) tetapi sebatas masa jabatan yang diembannya, seakan-akan ingin membuktikan bahwa setiap ada pejabat baru maka harus ada hal baru meskipun yang lama pun belum tentu buruk dan yang baru pun belum tentu lebih baik!
Semoga segera ada pencerahan bagi para pembuat kebijakan agar mereka bisa berfikir lurus dan benar-benar berupaya mencerdaskan bangsa.
Lazimnya, Ujian Nasional ya dihadapi oleh para peserta didik dengan belajar giat. Jika benar UN untuk mengukur kemampuan peserta didik, dan itupun dengan ukuran minimum, mestinya juga tidak perlu ada peserta didik yang tidak lulus. Mestinya tidak ada kekhawatiran berlebihan untuk menghadapi Ujian Nasional!
Barangkali ini merupakan cerminan bahwa pengelolaan pendidikan di negeri ini memang tidak semestinya. Pendidikan terlalu mengagungkan nilai-nilai secara formal dan mengesampingkan hasil berupa perubahan perilaku peserta didik menjadi lebih baik, berakhlak, mandiri, dan kreatif. Pendidikan mestinya berimbas pada perubahan sikap dan perilaku bukan sekedar menghasilkan angka-angka yang berarti formalitas belaka. Sikap dan perilaku seakan tidak bernilai dan tidak dihargai. Guru-guru dan sekolahlah yang lebih tahun sikap dan perilaku peserta didik. Guru-guru dan sekolah pula yang lebih tahu kemampuan akademik peserta didik secara nyata, bukan dalam ukuran tes/ujian yang dilakukan hanya dalam waktu 2 jam!
Carut marut pelaksanaan Ujian Nasional menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak serius mendidik generasi bangsa. Gonta-ganti kurikulum pun menunjukkan bahwa pendidikan hanya sebuah proyek pejabat yang tidak berfikir jauh ke depan (visioner) tetapi sebatas masa jabatan yang diembannya, seakan-akan ingin membuktikan bahwa setiap ada pejabat baru maka harus ada hal baru meskipun yang lama pun belum tentu buruk dan yang baru pun belum tentu lebih baik!
Semoga segera ada pencerahan bagi para pembuat kebijakan agar mereka bisa berfikir lurus dan benar-benar berupaya mencerdaskan bangsa.
